BANDA ACEH — Penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh. Sinergi ketiga institusi berjalan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Mafia Tanah Provinsi Aceh.
Penilaian utama menyoroti dukungan Kejati Aceh terhadap penyelesaian target operasi tindak pidana pertanahan. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh hadir mewakili Kajati sekaligus menerima piagam penghargaan dan penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan menyoroti dua capaian: Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Keduanya menjadi ukuran kinerja Satgas Mafia Tanah di daerah.
Kejati Aceh dinilai berkontribusi langsung dalam mendukung penyelesaian target operasi tersebut. Kolaborasi dengan kepolisian dan kantor pertanahan daerah menjadi bagian penilaian.
Dalam sambutannya, Nusron Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, kedua institusi selama ini bekerja sama dan bahu-membahu mendukung pelaksanaan operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta rapat koordinasi yang membahas pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.
Penyerahan penghargaan berlangsung di sela Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026. Forum itu mempertemukan jajaran kementerian, kepolisian, dan kejaksaan dari berbagai daerah.
Agenda rapat mencakup evaluasi penanganan kasus pertanahan serta penguatan koordinasi antarinstansi. Penghargaan kepada Kajati Aceh menjadi salah satu mata acara dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Kejaksaan Tinggi Aceh menerima piagam melalui Aspidum yang ditugaskan mewakili Kajati. Penyerahan pin oleh Menteri ATR/Kepala BPN menandai penerimaan penghargaan secara resmi.