REDELONG — Di Kampung Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, benih tahap awal diambil dari Balai Benih Ikan (BBI) setempat. Kampung itu juga menjadi salah satu lokasi yang masih merasakan dampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025. Sebagian kolam warga rusak diterjang banjir dan longsor.
Pembudidaya yang kolamnya sudah siap digunakan mendapat prioritas. Sebagian dari mereka memperbaiki kolam secara swadaya setelah bencana agar usaha bisa jalan lagi.
Kolam dengan kerusakan berat belum masuk giliran. Penanganannya menunggu dukungan lanjutan dari pemerintah daerah.
Ketua Kelompok Merges, Sulman, menyebut sekitar delapan keluarga di kelompoknya masih terdampak. Lahan mereka yang rusak diperkirakan empat hingga lima hektare, dan sebagian sumber air belum berfungsi.
Bantuan nila ia sambut sebagai modal memulai kembali usaha yang sempat berhenti. Namun benih tanpa pakan tidak akan sampai panen.
“Harus ada keseimbangan. Kalau ada benih, harus ada pakannya,” kata Sulman.
Kelompoknya juga berharap bantuan alat berat. Alat itu dibutuhkan untuk memperbaiki kawasan budidaya sekaligus memperluas areal perikanan milik warga. Menurut Sulman, sumber air yang rusak masih bisa dipulihkan lewat penanganan lanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bencana akhir 2025 memukul lebih dari 33.000 pelaku usaha kelautan dan perikanan di tiga provinsi. Sebanyak 25.386 di antaranya pembudidaya ikan. Kerusakan mencakup 35.751 hektare tambak atau kolam beserta prasarananya, serta 3.475 unit keramba.
KKP merancang penanganan bertahap selama 2026–2028. Tahun ini pemerintah menargetkan 15.446 hektare tambak dan kolam beroperasi kembali dengan anggaran Rp 371,8 miliar. Dana itu terdiri atas belanja tambahan Rp 113,8 miliar dan pemfokusan kembali anggaran KKP sebesar Rp 258 miliar.
Untuk percepatan, KKP mengirim 12 unit ekskavator guna membersihkan lumpur dan memperbaiki saluran. Delapan unit ditempatkan di Aceh, sedangkan Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing menerima dua unit.
Dalam paparan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera pada 9 November 2026, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyebut Aceh sebagai daerah dengan areal tambak terdampak lumpur paling luas. Angkanya 30.417 hektare, dibandingkan 575 hektare di Sumatera Utara dan 255 hektare di Sumatera Barat.
Tito menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia mengatakan KKP memakai anggaran reguler yang difokuskan ulang untuk membantu pemulihan di Aceh.
Hingga kini, 5.707 hektare tambak dan kolam di delapan kabupaten/kota di Aceh telah kembali beroperasi. Pemulihan itu mesti berjalan beriringan dengan perbaikan kolam, saluran air, dan penanganan kawasan yang masih berisiko terdampak banjir.
Bagi pembudidaya di Bener Meriah, penyaluran benih tahap awal baru langkah pertama. Mereka kini menunggu kelanjutan bantuan berupa pakan, perbaikan sumber air, dan alat berat.