SIGLI — Lahan pertanian di Kecamatan Mutiara, Pidie, porak-poranda usai bencana hidrometeorologi melanda akhir 2025. Material banjir setebal satu meter menimbun 95 hektare sawah yang sebelumnya memiliki indeks penanaman tinggi. Dinas Pertanian dan Pangan Pidie melaporkan lahan itu kini tidak bisa dimanfaatkan jika tidak segera direhabilitasi.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah, mengungkapkan biaya pemulihan lahan rusak berat mencapai Rp98 juta per hektare. Saat ini pemerintah daerah baru menyiapkan dana transisi Rp500 juta, yang hanya cukup merehabilitasi sekitar lima hektare.
“Ketebalan material yang menimbun lahan mencapai sekitar satu meter sehingga membutuhkan biaya rehab yang besar,” ujar Hasballah dalam pertemuan di Sigli, Jumat (5/6/2026).
Menanggapi laporan itu, Safrizal memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk memulihkan 95 hektare sawah rusak berat mencapai sekitar Rp5 miliar. Waktu pengerjaan diperkirakan dua bulan atau lebih. Ia meminta Pemkab Pidie tidak menunggu bantuan pusat, melainkan segera bergerak menggunakan dana dan peralatan yang tersedia.
“Kita harus bergerak terlebih dahulu agar Pemerintah Pusat melihat keseriusan daerah dalam memulihkan kondisi pascabencana,” kata Safrizal.
Selain lahan rusak berat, Dinas Pertanian mencatat 120 hektare sawah mengalami kerusakan sedang. Studi Investigasi Desain (SID) untuk lahan tersebut telah disusun oleh Universitas Malikussaleh. Sementara itu, 287 hektare sawah dengan kerusakan ringan sudah dibersihkan dan kembali berproduksi.
Safrizal mendorong Bupati Pidie segera mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kasatgas PRR Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof. Dr. Tito Karnavian. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pertemuan tersebut juga membahas kondisi infrastruktur air bersih. Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, melaporkan mesin water intake bantuan era BRR NAD-Nias sudah berusia tua dan perlu diganti. PDAM mengusulkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik senilai Rp700 juta, serta 1.000 unit meteran air.
Safrizal menyarankan pengadaan meteran dilakukan melalui kas internal perusahaan daerah. Ia juga mengungkapkan Satgas PRR telah menyalurkan masing-masing 17 ton bahan pengolahan air (PAC) ke delapan PDAM di Aceh. Pelatihan teknis bagi operator PDAM akan segera digelar untuk memastikan pemanfaatan bahan berjalan optimal.