ACEH — Konfirmasi itu disampaikan Andi Gani kepada media pada Minggu (7/6/2026). Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto merekrut tokoh buruh ke dalam pemerintahan justru akan memperkuat perjuangan pekerja dari dalam istana. "Informasinya memang demikian," ujarnya.
Andi Gani meyakini perbedaan posisi antara serikat pekerja yang berada di dalam maupun di luar struktur pemerintahan tidak akan mengurangi komitmen dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Ia justru melihat sinergi ini sebagai kekuatan baru bagi gerakan buruh Indonesia.
"Kehadiran tokoh buruh di lingkungan pemerintahan dapat memperkuat perjuangan pekerja. Sinergi ini menjadi kekuatan baru bagi gerakan buruh Indonesia dalam mengawal berbagai kebijakan ketenagakerjaan," kata Andi Gani.
Sinyal masuknya Said Iqbal ke lingkaran kekuasaan sebelumnya telah disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Meski belum menyebut posisi spesifik, Prasetyo mengakui pembahasan mengenai penempatan Said Iqbal tengah berlangsung. Menurutnya, penugasan itu didasarkan pada rekam jejak Said Iqbal yang identik dengan isu ketenagakerjaan dan perlindungan buruh.
Jika terealisasi, Said Iqbal akan menjadi figur gerakan buruh pertama yang duduk sebagai penasihat presiden. Perannya akan mencakup pemberian masukan langsung kepada kepala negara terkait kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk isu strategis seperti upah minimum, jaminan sosial, dan hubungan industrial.
Di tengah ramainya kabar tersebut, Said Iqbal memilih bungkam. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Saat dikonfirmasi perihal komunikasi dengan Istana, ia tidak membantah adanya pembicaraan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh sebelum ada keputusan resmi yang diumumkan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara.
Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintahan Prabowo untuk merangkul elemen buruh yang selama ini kritis terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Said Iqbal dikenal sebagai salah satu pengkritik utama Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan pekerja.
Masuknya Said Iqbal ke pemerintahan diprediksi akan mengubah peta hubungan antara serikat pekerja dan eksekutif. Selama ini, KSPI yang dipimpinnya kerap berseberangan dengan pemerintah dalam isu upah dan outsourcing. Kini, dengan posisi di dalam istana, Said Iqbal memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan.
Namun, langkah ini juga berpotensi memicu perdebatan di kalangan aktivis buruh. Sebagian pihak menilai keterlibatan langsung dalam pemerintahan justru bisa membatasi ruang gerak kritis serikat pekerja. Andi Gani menepis kekhawatiran itu. Menurutnya, perjuangan buruh tidak akan surut hanya karena perubahan posisi.