BANDA ACEH — Perpaduan antara penerapan syariat Islam yang sudah mengakar selama puluhan tahun dengan inisiatif smart city yang tengah berjalan membuat Banda Aceh disebut-sebut memiliki posisi unik untuk mengadopsi konsep Halal Smart City. Gagasan ini tidak sekadar menambahkan label syariah pada aplikasi digital, melainkan menciptakan ekosistem yang memudahkan ibadah, transaksi halal, dan pelayanan publik dalam satu genggaman.
Pengamat dari International Islamic University Malaysia (IIUM), Zulhilmi, dalam tulisannya yang dimuat SAGOE TV, menyebut Banda Aceh sudah memiliki hampir semua komponen yang diperlukan. Mulai dari penguatan ekonomi syariah, pengelolaan zakat dan wakaf melalui Baitul Mal, hingga pariwisata ramah Muslim yang terus berkembang.
Selama ini, pendekatan syariah dalam tata kelola kota di Aceh cenderung fokus pada aspek larangan. Menurut Zulhilmi, Halal Smart City menawarkan perspektif yang berbeda. “Islam bukan hanya tentang larangan, ia juga tentang kemudahan, keberkahan, dan kemaslahatan,” tulisnya.
Dalam konsep ini, teknologi digunakan bukan untuk mengawasi pelanggaran, melainkan untuk memudahkan kebaikan. Contohnya, seorang wisatawan Muslim bisa menemukan restoran dan hotel bersertifikat halal yang sudah terverifikasi dalam satu aplikasi. Pelaku UMKM bisa mengakses informasi sertifikasi halal dan pembiayaan syariah tanpa harus bolak-balik ke kantor dinas.
Zulhilmi membandingkan potensi Banda Aceh dengan kota-kota lain di dunia. Dubai telah mengembangkan layanan kota digital terpadu untuk akses pemerintahan dan transportasi. Madinah menggunakan teknologi untuk navigasi ibadah dan pengelolaan mobilitas jamaah. Malaysia membangun ekosistem halal digital dengan sertifikasi dan pelacakan produk yang terintegrasi.
“Banda Aceh tentu tidak perlu meniru semuanya. Namun pengalaman mereka menunjukkan bahwa nilai lokal dan teknologi dapat berjalan beriringan,” ujar Zulhilmi dalam analisisnya.
Yang membedakan Banda Aceh dari kota-kota tersebut, menurut Zulhilmi, adalah identitas Islam yang bukan sekadar strategi pemasaran. “Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki modal sosial dan historis yang tidak dimiliki banyak daerah lain,” tulisnya.
Pertanyaan yang muncul kemudian bukan lagi apakah Banda Aceh layak menjadi Halal Smart City, melainkan bagaimana keunggulan bawaan ini bisa diubah menjadi sistem yang benar-benar bekerja. Bentuknya bisa sesederhana aplikasi “Halal Banda Aceh” yang mengintegrasikan jadwal masjid, pembayaran zakat digital, informasi produk halal lokal, hingga verifikasi restoran dan hotel ramah Muslim.
Data yang selama ini tersebar di berbagai instansi, jika dihadirkan dalam satu ekosistem, bisa menjadi solusi bagi warga dan wisatawan sekaligus. Pemerintah pun bisa memantau kualitas layanan halal secara menyeluruh melalui data kota yang terintegrasi.