JAKARTA — Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, masih bisa terealisasi tahun ini asalkan pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan lahan. Hal ini terungkap dalam audiensi antara Bupati Bener Meriah Armia dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).
Bupati Armia mengakui, lahan awal seluas 5 hektare yang disiapkan di pusat kota tidak memenuhi spesifikasi teknis karena proyek ini membutuhkan area sekitar 6,8 hektare. Pihaknya kini telah menyiapkan sejumlah alternatif lahan yang lebih luas.
Armia optimistis persoalan tanah tidak akan menjadi hambatan. Ia menyebutkan, lahan pengganti yang disiapkan sudah memiliki akses listrik dan air bersih. Pemerintah daerah juga telah meminta hibah lahan dari Kementerian Pertanian untuk proyek ini.
“Kita alternatifnya lahannya banyak, Pak. Jadi intinya, Pak, kalau masalah tanah, saya kira tidak ada persoalan, masalah listrik ada, air ada. Kita sudah minta hibah lahan dari Kementerian Pertanian,” ujar Armia dalam pertemuan tersebut.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan urgensi percepatan ini. Ia mengingatkan bahwa usulan pembangunan tahap ketiga masih terbuka selama belum ditandatangani Menteri Sosial untuk diserahkan ke Presiden. Jika proses administrasi molor, Bener Meriah harus menunggu tahap berikutnya.
“Yang penting cepat supaya bisa ikut. Mumpung usulan-usulan tahap tiga ini belum diteken Menteri Sosial untuk disampaikan ke Presiden. Khawatirnya nanti begitu sudah diteken Menteri, terus masuk tahap berikutnya. Kita nggak bisa ikuti yang tahap tahun ini, Pak,” kata Agus Jabo.
Ia meminta Bupati segera mengirimkan surat keterangan resmi mengenai perpindahan lokasi lahan agar registrasi usulan bisa tetap masuk ke sistem Kemensos.
Perwakilan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat, Jauhari, menambahkan bahwa lahan seluas 7 hingga 8 hektare akan lebih ideal. Luasan itu dinilai cukup untuk membangun prasarana pendidikan yang lengkap dan representatif.
“Kalau bagusnya memang, Pak, 7 sampai 8 hektare supaya dapat prasarana yang optimal. Dan kalau bisa lahannya yang rata,” ujarnya.
Selain Sekolah Rakyat, audiensi juga membahas penyaluran bantuan bagi korban banjir di Bener Meriah. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos, Masryani Mansyur, merinci sejumlah bantuan yang telah dan akan disalurkan.
Santunan ahli waris telah diberikan kepada 33 penerima dengan total Rp495 juta. Bantuan isi hunian menjangkau 1.261 kepala keluarga senilai Rp3,78 miliar, dan bantuan pemberdayaan ekonomi mencapai Rp6,3 miliar. Untuk bantuan jaminan hidup (jadup) tahap pertama, sebanyak 4.468 jiwa telah menerima total Rp2,01 miliar untuk kebutuhan satu bulan.
“Jadi untuk yang dua bulan ini sudah masuk SPM-nya. Insya Allah minggu ini kami salur melalui PT Pos, Pak,” kata Masryani. Berdasarkan verifikasi terbaru, jadup lanjutan akan disalurkan kepada 3.417 jiwa dengan nilai sekitar Rp3,07 miliar.
Menutup pertemuan, Agus Jabo memastikan pengawalan penuh terhadap dua agenda ini. “Jadi untuk yang sekolah rakyat, itu proposalnya tetap namun harus ada keterangan perpindahan lahan dari Bupati. Lalu untuk jadup, mudah-mudahan minggu ini keluar. Paling lama minggu depan,” pungkasnya.