BANDA ACEH — Perjuangan agar hasil bumi Aceh kembali diolah di tanah sendiri membutuhkan strategi yang lebih rapi, bukan sekadar suara politik musiman. Demikian penilaian tokoh masyarakat Aceh dan mantan Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS, menyikapi wacana pemrosesan gas Blok Andaman di kawasan Arun, Lhokseumawe.
Menurut Farhan, gagasan besar ini harus dibangun di atas justifikasi yang kuat, argumentasi teknis, dan dukungan sosial yang luas. Tanpa itu, kata dia, aspirasi Aceh hanya akan menjadi teriakan tanpa bobot di hadapan pengambil kebijakan di Jakarta.
Farhan mengusulkan agar seminar digelar di tiga titik strategis yang mewakili wilayah Aceh. Ia menyebut Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, Universitas Syiah Kuala (USK) di Banda Aceh, serta Universitas Malikussaleh (Unimal) di Lhokseumawe atau Universitas Samudra (Unsam) di Langsa. Satu titik tambahan di wilayah tengah, seperti Takengon, juga dinilai penting.
“Kampus harus ditempatkan sebagai ruang intelektual untuk menyusun argumentasi Aceh secara lebih matang,” kata Farhan kepada Dialeksis, Rabu (24/6/2026).
Ia menekankan bahwa isu ini bukan sekadar soal lokasi pengolahan. Lebih dari itu, menyangkut masa depan ekonomi Aceh, industrialisasi, lapangan kerja, keadilan daerah penghasil, serta posisi Aceh dalam kebijakan energi nasional.
Dalam pernyataannya, Farhan mengingatkan agar publik Aceh tidak berhenti pada kiasan lama seperti “wate troih kapai, jak tapula lada” yang berarti jangan sampai terlambat bersiap. Menurutnya, kiasan itu penting sebagai pengingat, tetapi keputusan besar tidak lahir dari perumpamaan.
“Ia lahir dari data, kajian, konsolidasi, dan keberanian menyampaikan sikap dengan cara yang terukur,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, setiap seminar harus menghadirkan ahli dari berbagai perspektif, mulai dari teknologi, sosial ekonomi, lingkungan, hukum, hingga kebijakan energi. Pakar nasional atau internasional pun perlu dilibatkan agar hasil kajian memiliki kredibilitas tinggi.
Farhan menyebut kawasan Arun memiliki sejarah panjang dalam industri gas nasional. Bila fasilitas dan infrastruktur eksisting dapat dioptimalkan kembali, pilihan tersebut layak dikaji serius oleh pemerintah pusat, operator, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, bila pemrosesan gas Andaman dilakukan di Arun, efek berganda yang diperoleh Aceh akan jauh lebih besar. Tidak hanya dari sisi penerimaan daerah, tetapi juga peluang industri hilir, tenaga kerja lokal, penguatan kawasan industri, transfer teknologi, dan kebangkitan infrastruktur energi yang pernah menjadi kebanggaan Aceh.
Farhan mengusulkan agar rekomendasi dari rangkaian seminar tersebut dikompilasi oleh DPRA. Hasilnya, kata dia, harus disampaikan langsung kepada Presiden melalui perwakilan yang mencerminkan seluruh elemen masyarakat Aceh.
“Jangan hanya elemen politik saja. Libatkan kelompok cendekiawan dari kampus, Teungku-Teungku, generasi muda, perempuan, dan berbagai elemen lainnya. Bila ini menjadi suara bersama, saya yakin Presiden akan mendengarkan,” ujarnya.
Mubadala Energy sebelumnya menyebut temuan Tangkulo-1 di South Andaman memiliki potensi lebih dari 2 TCF gas-in-place. Sumur yang berlokasi sekitar 65 kilometer lepas pantai Sumatera Utara itu berhasil mengalirkan lebih dari 30 juta kaki kubik gas per hari dalam uji produksi. Wacana agar gas tersebut diproses di daratan Aceh pun terus bergulir di tengah masyarakat.