ACEH — Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menuding Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dan PM Lawrence Wong melindungi para miliarder yang diduga menjadi dalang karhutla di Indonesia. Kritik disampaikan melalui unggahan Instagram @m.lutfi pada Selasa (20/10), menyoroti timpangnya penegakan hukum terhadap warga biasa versus konglomerat sawit.
Lutfi mempertanyakan mengapa hukum Singapura begitu keras kepada warga negara biasa yang tidak punya apa-apa, tetapi lunak terhadap para miliarder pemilik perusahaan listed, berstatus headquarter, dan memiliki family office di Negeri Merlion. Pertanyaan itu ia lontarkan langsung melalui akun Instagram pribadinya, @m.lutfi.
Kritik menyasar tiga nama puncak: Presiden Tharman Shanmugaratnam, Perdana Menteri Lawrence Wong, dan Menteri Hukum K. Shanmugam. Ketiganya dinilai tidak tegas terhadap korporasi yang beroperasi di Singapura namun konsesinya membakar lahan di Indonesia.
Lutfi menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan berinduk di Singapura yang mengendalikan konsesi lahan di Indonesia sejak 2014. Meski menanamkan modal hingga ratusan juta dolar, perusahaan-perusahaan itu tidak pernah sekali pun dituntut pidana menggunakan Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) milik Singapura sendiri.
Menurut Lutfi, ada siasat taipan sawit yang jarang terungkap. Mereka meminjam dana triliunan rupiah dari perbankan Indonesia karena bank di Singapura enggan menanggung risiko pinjaman tersebut. Setelah perkebunan beroperasi dan meraup untung, mereka mendirikan perusahaan induk di Singapura untuk melantai di bursa saham dan menikmati tarif pajak yang jauh lebih murah.
Keuntungan raksasa dari praktik itu kemudian diputar dan diinvestasikan ke family office di Singapura, yang mematok syarat aset minimum 20 juta dolar. Alur dana ini membuat nilai tambah ekonomi terkonsentrasi di Singapura, sementara risiko lingkungan dan sosial tetap tertinggal di Indonesia.
Pemerintah Singapura baru-baru ini mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia terkait karhutla. Bagi Lutfi, langkah itu belum menyentuh inti persoalan. Ia mendesak tindakan hukum yang lebih nyata dan tegas, bukan sekadar korespondensi diplomatik.
"Mengapa mereka tidak pernah dituntut? Jangan hanya menulis surat, jangan hanya mengirim peringatan ke Jakarta, geledah kantor mereka di Singapura, menggunakan hukum Singapura," ujar Lutfi.
Ia menyindir agar Singapura tidak sekadar menjadi pusat keuangan yang meraup miliaran dolar saat untung, tetapi bersembunyi dan menyalahkan Indonesia ketika musibah asap melanda. Posisi tawar Jakarta dalam sengketa lintas batas ini, menurut dia, bergantung pada keberanian Singapura menegakkan hukumnya sendiri.
Pernyataan Lutfi menyentuh titik sensitif bagi investor yang menempatkan holding company di Singapura. Bila tekanan politik meningkat, struktur korporasi lintas batas dan skema family office bisa menghadapi sorotan baru, terutama yang terkait rantai pasok sawit.
Bagi emiten perkebunan di BEI, isu ini memperbesar risiko reputasi dan tuntutan transparansi kepemilikan beneficial. Pembeli global yang terikat kebijakan bebas deforestasi juga punya alasan memperketat uji tuntas terhadap pemasok yang terhubung ke konsesi bermasalah.
"Sekarang kita akan lihat Singapura ini terbuat dari apa. Kalau mereka lembek kepada orang kaya, para taipan itu akan aman, tapi kalau hukum mereka betul-betul adil, buktikan sekarang," ujar Lutfi.
Lutfi menutup dengan perumpamaan yang tajam. Menurut dia, para taipan itu seperti punya rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia.