ACEH — Lalu Ahmad Fatoni dan Sri Sukarni memiliki mimpi besar: penyandang disabilitas tidak lagi hanya menjadi objek yang diselamatkan saat bencana, tetapi ikut menjaga sesama. Mimpi itu perlahan terwujud sejak Unit Layanan Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ULD BPBD) Provinsi NTB dibentuk.
ULD BPBD NTB merupakan hasil kerja sama dengan sepuluh organisasi disabilitas di NTB, didukung program SIAP SIAGA, kemitraan Australia-Indonesia dalam manajemen risiko bencana. Organisasi ini baru berusia sekitar satu tahun, namun perannya sudah dirasakan.
Dari Perencanaan hingga Eksekusi, Tak Lagi Sekadar Formalitas
Fatoni, yang kini menjabat Koordinator Bidang Data dan Informasi ULD BPBD NTB, mengatakan keterlibatan penyandang disabilitas di setiap tahap penanggulangan bencana adalah keniscayaan. Bukan sekadar formalitas.
“Dari proses awal ini kan kami dilibatkan, yang sebelumnya kami belum pernah dilibatkan sama sekali. Nah, kalau kami sudah dilibatkan dari proses awal, sampai perencanaan, sampai dengan eksekusi, tentu akan jauh lebih baik dibanding tidak dilibatkan sama sekali,” kata Fatoni, Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, banyak kebijakan dan fasilitas publik dibuat dengan niat baik, tapi tidak menjawab kebutuhan riil penyandang disabilitas. Ia mencontohkan guiding block untuk tunanetra yang hanya berputar di taman, atau ramp kursi roda yang terlalu curam.
“Jadi, kami penting untuk dilibatkan dalam proses eksekusinya untuk mengawasi hal tersebut. Dan ini masih dalam proses kami untuk terus mengadvokasi pemerintah,” ujarnya.
Sirene Tak Cukup untuk Tunarungu, Kebutuhan Tiap Ragam Disabilitas Berbeda
Dalam konteks kebencanaan, Fatoni menekankan bahwa kebutuhan setiap ragam disabilitas berbeda. Penyandang tunarungu, misalnya, tidak bisa menerima peringatan dini jika hanya mengandalkan sirene atau pengeras suara.
“Kalau pakai sirene, apa yang bisa membuat teman-teman tuli aware? Itu kan harus dipikirkan sampai ke sana,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris ULD BPBD NTB yang juga Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTB, Sri Sukarni, mengungkapkan bahwa kelompok disabilitas sebenarnya memiliki jaringan hingga tingkat desa. Jaringan ini kerap menjadi sumber informasi pertama ketika bencana terjadi, bahkan sebelum laporan sampai ke pemerintah.
“Jadi ketika terjadi bencana, misalnya seperti yang ditanyakan tadi, ketika terjadi bencana banjir atau apa di desa, kita sudah komunikasi. Belum sampai ke BPBD, sudah sampai ke kami duluan,” ujar Sri.
Yang Diselamatkan Hanya Orangnya, Kursi Roda dan Tongkat Tertinggal
Sebagai pengguna kursi roda, Sri menyebut tantangan tak berhenti pada proses evakuasi. Yang sering terjadi, kata dia, hanya orangnya yang diselamatkan, sementara alat bantu seperti kursi roda atau tongkat justru tertinggal.
“Kadang kan ketika bencana itu, yang dibantu adalah orangnya saja, tetapi kursi roda dan alat bantu itu tertinggal. Jadi ketika di pengungsian, kami tidak bisa mengakses (beraktivitas),” kata Sri.
Ia juga menyoroti kebutuhan khusus perempuan disabilitas yang kerap luput dari perhatian saat masa tanggap darurat. Menurut Sri, kerentanan berlapis yang mereka hadapi harus dipetakan sejak sebelum bencana terjadi.
ULD BPBD NTB: Bayi yang Baru Belajar Merangkak
Meski ULD baru berusia sekitar satu tahun, Sri optimistis organisasi yang menghimpun sepuluh organisasi disabilitas ini akan terus berkembang. Perjalanan membangun sistem kebencanaan yang inklusif memang masih panjang, tapi langkah awal sudah dimulai.
“Ini adalah SDM kami yang akan membuat ULD ini nanti berkembang, yang akan membuat ULD ini insyaallah akan maju ke depan dalam tahun-tahun yang akan datang. Gitu, seperti bayi yang baru belajar merangkak, lalu berlari, dan dewasa,” kata Sri.
