BLANGPIDIE — Kehadiran Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr. Safaruddin, S.Sos., MSP, dalam Rapat Paripurna DPRK setempat pada Jumat (26/6/2026) menciptakan pemandangan yang kontras dengan agenda-agenda sebelumnya. Hampir seluruh kursi yang disediakan bagi kepala SKPK terisi penuh, berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya saat bupati tidak hadir yang kerap menyisakan kursi kosong.
Kuorum Terpenuhi, 23 dari 25 Anggota DPRK Hadir
Rapat yang digelar di Aula Lantai II Sekretariat DPRK Abdya itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Roni Guswandi bersama Wakil Ketua I Tgk. Mustiari dan Wakil Ketua II Nurdianto. Berdasarkan berita acara, sebanyak 23 dari 25 anggota dewan menandatangani daftar hadir, memenuhi syarat kuorum sehingga sidang dinyatakan sah dan terbuka untuk umum.
Agenda Utama: Pembahasan LKPJ APBK 2025
Agenda paripurna kali ini adalah Pembukaan Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025. Forum ini menjadi tahapan krusial dalam evaluasi keuangan daerah sekaligus fungsi pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan.
Antusiasme Pejabat Daerah dan Unsur Forkopimda
Selain Bupati Safaruddin dan jajaran SKPK, rapat juga dihadiri Dandim 0110/Aceh Barat Daya Letkol Inf Mega Rana Al Amin, Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, serta Kajari Abdya Kardono. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan sejumlah ketua partai politik turut memenuhi undangan, menjadikan ruang sidang lebih ramai dari biasanya.
Kontras dengan Rapat Sebelumnya: Kursi Kosong Kala Bupati Tak Hadir
Perbedaan tingkat kehadiran ini menjadi sorotan tersendiri. Dalam sejumlah agenda paripurna sebelumnya yang berlangsung tanpa kehadiran kepala daerah, kursi undangan untuk kepala SKPK kerap terlihat kosong. Kehadiran bupati dinilai menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pejabat dalam agenda resmi DPRK.
Melalui forum paripurna ini, DPRK dan Pemerintah Kabupaten Abdya membangun komunikasi kelembagaan untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Pembahasan pertanggungjawaban APBK menjadi dasar bagi dewan dalam memberikan masukan, evaluasi, maupun rekomendasi terhadap program pemerintah ke depan.
