BANDA ACEH — Asisten Deputi Bidang Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif KemenPAN RB, Yanuar Ahmad, menyebut MPP Banda Aceh masuk dalam pemetaan nasional sebagai lokasi penyangga karena operasionalnya tidak terganggu. Data per Juni 2026 mencatat MPP Banda Aceh menyediakan 163 layanan dari 32 instansi, jumlah terbanyak dibandingkan MPP Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 146 layanan dan MPP Kabupaten Aceh Barat dengan 123 layanan.
Skor "PRIMA" dan Tingkat Penyelesaian Layanan
Kinerja MPP Banda Aceh meraih predikat "PRIMA" dengan skor 80,51 pada evaluasi tahun 2024. Rata-rata penyelesaian layanan tercatat 2,65 hari kerja, lebih cepat dari batas maksimal lima hari kerja.
Tingkat penerbitan izin mencapai 64,55 persen dari total 9.720 permohonan. Namun, evaluasi juga menemukan 2.973 permohonan atau 30,59 persen ditolak.
Yanuar mendorong penguatan kualitas kelengkapan berkas dan validasi otomatis untuk menekan angka penolakan tersebut.
Peran Cadangan bagi MPP yang Lumpuh Akibat Bencana
Dalam klasterisasi pascabencana, MPP Banda Aceh masuk kategori tidak terdampak. Kondisi ini membuat lembaga tersebut berpotensi menjadi pelaksana layanan cadangan bagi MPP yang lumpuh, lokasi replikasi praktik baik, serta pusat penguatan peran strategis pelayanan publik.
Yanuar menekankan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan keberlanjutan data, terutama yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ia berharap Banda Aceh berkontribusi dalam konsolidasi dan berbagi rencana aksi dengan kabupaten/kota lain.
Agenda Tindak Lanjut dan Dukungan Pemerintah Pusat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Mohd Ichsan, menyatakan kesiapan pemerintah daerah membantu daerah lain yang terdampak bencana. Sejumlah agenda tindak lanjut disepakati dalam audiensi tersebut:
- Pendataan berkala kondisi layanan dan sarana prasarana
- Koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan dukungan instansi vertikal
- Penguatan kanal layanan alternatif melalui digitalisasi
Kebutuhan perangkat pencetak KTP dan blangko akan dieskalasikan ke pemerintah pusat. Praktik baik MPP Banda Aceh juga akan didorong untuk direplikasi pada MPP lain di Aceh dan Sumatera.
"Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, MPP Banda Aceh siap memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi, baik di masa darurat maupun transisi pemulihan," kata Ichsan.
