BANDA ACEH — Muhammad Zairin maju ke bursa Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Aceh pada konferensi organisasi periode 2026–2031. Dukungan tertulis 100 anggota ia bawa sebagai modal pencalonan. Zairin bukan nama baru di lingkungan PWI Aceh.
Perjalanan organisasinya berlangsung lebih dari dua dekade. Sejumlah posisi kepengurusan pernah ia duduki sebelum dipercaya menjadi Sekretaris PWI Aceh periode 2021–2026.
Siapa Muhammad Zairin dan Apa Modal Pencalonannya
Selain Sekretaris PWI Aceh, Zairin menjabat Sekretaris Dewan Pertimbangan Pengurus Serikat Penerbitan Pers (SPS) Provinsi Aceh. Ia juga tercatat sebagai Kepala Sekretariat Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) PWI Provinsi Aceh pada 2013–2022.
Di luar organisasi, Zairin memimpin Penapos.co.id sebagai pemimpin redaksi. Kombinasi pengalaman kepengurusan dan kerja jurnalistik harian itu menjadi bahan penilaian anggota dalam konferensi mendatang.
Mengapa Kursi DKP Bukan Sekadar Jabatan Struktural
Dalam ekosistem pers, kepercayaan publik dibangun lewat akurasi, independensi, keberimbangan, dan kesediaan wartawan mempertanggungjawabkan karyanya. Kode Etik Jurnalistik menjadi salah satu fondasi profesionalisme tersebut.
Lembaga kehormatan punya peran memperkuat pemahaman etik dan menangani persoalan sesuai kewenangannya. Posisi itu membawa tanggung jawab menjaga kehormatan profesi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pengalaman panjang di kepengurusan tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan soal kepemimpinan lembaga etik. Mengelola organisasi dan menjaga etika profesi adalah dua tanggung jawab yang beririsan, tetapi menuntut kemampuan berbeda.
Pertanyaan yang Harus Dijawab Setiap Kandidat DKP
Anggota PWI Aceh berhak mengetahui bagaimana pengaduan etik akan diperiksa, bagaimana konflik kepentingan dicegah, dan bagaimana setiap anggota memperoleh perlakuan adil saat menghadapi persoalan etik. Pertanyaan itu bukan tuduhan terhadap kandidat mana pun.
Justru pertanyaan semacam itulah yang semestinya menjadi bagian dari proses memilih pemimpin lembaga profesi. Jabatan kehormatan tidak cukup disokong pengalaman dan dukungan anggota. Ia membutuhkan komitmen yang dapat diuji lewat kebijakan, prosedur, dan tindakan nyata.
Ketegasan tidak selalu berarti menjatuhkan sanksi berat. Kehati-hatian juga bukan alasan mengabaikan pelanggaran. Setiap persoalan mesti diperiksa berdasarkan fakta, prosedur, dan ketentuan etik yang relevan, dengan prinsip sama bagi semua anggota tanpa memandang jabatan atau kedekatan.
Seratus Dukungan Bukan Akhir Pembuktian
Dukungan 100 anggota merupakan bagian dari proses pencalonan. Jumlah itu tidak dengan sendirinya menjawab bagaimana Zairin akan menjalankan amanah jika terpilih.
Dukungan pencalonan dan kepercayaan terhadap kepemimpinan adalah dua hal berbeda. Yang pertama menjadi bagian persyaratan kontestasi. Yang kedua dibangun melalui gagasan jelas, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konsistensi menjalankan tugas.
Konferensi PWI Aceh semestinya tidak berhenti pada persaingan dukungan. Forum itu juga menjadi ruang menguji visi, program, serta pemahaman setiap kandidat mengenai persoalan etik jurnalistik.
Marwah Pers Aceh dan Ujian di Tangan Pemilih
Persaingan kecepatan publikasi, tekanan kepentingan, dan derasnya arus informasi digital menuntut wartawan semakin disiplin memverifikasi fakta serta menjaga independensi. Organisasi profesi dituntut merespons tekanan itu dengan mekanisme etik yang berjalan.
Zairin patut dinilai melalui rekam jejak dan gagasan yang disampaikannya secara terbuka, bukan semata-mata melalui lamanya berada dalam struktur organisasi. Keputusan akhir ada di tangan anggota yang akan bersuara dalam konferensi.
